Kebijakan Keuangan di Desa Widoro, Gandusari, Trenggalek berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keuangan desa umumnya dikelola melalui anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan dikontrol oleh perangkat desa serta lembaga yang terlibat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kebijakan keuangan yang tepat dan transparan akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek kebijakan keuangan yang dapat diterapkan di Desa Widoro: 1. Sumber ...

​Saat ini, Bapak Bambang Pamadi, S.Sos. menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Pelantikan beliau dilakukan pada minggu lalu, sebagai langkah untuk memperkuat pelayanan publik di desa tersebut. ​https://pentest-kecamatan.trenggalekkab.go.id+2KOMPASIANA+2Log in or sign up to view+2 Sebelumnya, Bapak Purwanto, S.Sos. menjabat sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Desa Widoro sejak April 2023. Namun, pada Maret 2023, beliau meninggal dunia, meninggalkan kenangan baik di mata masyarakat dan pemerintah ...

Perangkat Desa Widoro, Gandusari, Trenggalek, adalah struktur pemerintahan yang terdiri dari beberapa jabatan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah susunan perangkat desa yang umumnya ada di Desa Widoro: 1. Kepala Desa Fungsi: Kepala desa adalah pemimpin tertinggi di tingkat desa yang bertanggung jawab atas seluruh jalannya pemerintahan dan pembangunan di Desa Widoro. Kepala desa juga bertanggung jawab dalam pengelolaan ...

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Widoro, Gandusari, Trenggalek adalah lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pengawasan, perencanaan, serta pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa. BPD di Desa Widoro bertugas untuk mewakili aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa. Fungsi dan Peran BPD Pengawasan Pemerintahan Desa: BPD berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa. BPD memastikan bahwa setiap keputusan ...

visi misi   ...

 Lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga sosial kemasyarakatan. Maka dengan sendirinya prinsip yang mendasari lembaga kemasyarakatan desa adalah prinsip-prinsip sosial, sukarela bukan komersial. Prinsip pertama adalah prinsip kesukarelaan, yaitu prinsip atau asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan masyarakat dalam mengikuti dan menjalani setiap kegiatan yang diperuntukkan bagi lembaga kemasyarakatan ini.     Juga prinsip kemandirian, dimana lembaga kemasyarakatan tidak tergantung dan menggantungkan ...

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalammelaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : penampungan ...

ada bagian ini, UU Desa mengatur tentang Lembaga Adat Desa.  Keberadaan lembaga tersebut di desa adat menjadi bagian tersendiri dalam memberikan peran dan fungsinya dalam mengembangkan adat istiadat.   Pasal 95 (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa. (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. (3) Lembaga adat Desa ...